Pembebasan: Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun Partai Alternatif!

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)

Kontak Person: 081219457599 / 085696708285

Email: kn.pembebasan@gmail.com

Sikap Politik

Deklarasi Kebulatan Tekad PEMBEBASAN: Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun Partai Alternatif !

“Pemilu Oo.. Pilu Pilu
Bila Hari Coblosan Tiba Nanti
Aku Tak Akan Pergi Kemana-Mana
Aku Ingin Di Rumah Saja
Mengisi Jambangan
Atau Mananak Nasi

Pemilu Oo.. Pilu Pilu
Nanti Akan Kuceritakan
Kepadamu
Apakah Jadi Penuh
Karung Beras
Minyak Tanah
Gula Atau Bumbu Masak…”

(Cuplikan Puisi Wiji Thukul—Aktivis, korban penculikan dan penghilangan oleh rezim militer Orde Baru)

Tahun 2014 ini menjadi sangat menentukan bagi kehidupan politik Indonesia karena terdapat momentum pemilu legislatif dan presiden, meski menentukan kehidupan politik, tetap saja tidak menentukan perbaikan kehidupan rakyatnya. Makin hari, harapan dan ekspresi rakyat dalam pemilu mengarah pada apatisme, semakin tahun semakin tinggi jumlahnya.

Pemilu borjuis 2014: kontestasi para maling, pelanggar HAM, pro diskriminasi, anti rakyat miskin, maka kami menolaknya

Narsisme politik begitu membosankan, apalagi ditambahi omong kosong para capres, cawapres dan tokoh parpol yang beriklan di televisi. Dari jaman dahulu selalu begitu, mencoba meyakinkan konstituen dengan menjanjikan program yang abstrak, fiktif dan jangka pendek, bukan pada program masa depan ekonomi-politiknya. Apalagi janjinya, siapapun itu, hanya sebatas deklarasi omong kosong. Menjanjikan perubahan yang begitu mulia namun tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mencapai janji tersebut. Menjanjikan pendidikan gratis, kemajuan bangsa, kemandirian, demokrasi, tapi dalam fakta sejarahnya, para capres dan parpolnya sudah memberikan kontribusi besar adanya komersialisasi pendidikan, korupsi, ketergantungan utang-investor, menggusur tanah rakyat dan melanggar HAM. Celakanya lagi, peserta pemilu kini diisi oleh para maling, partai korup, anti buruh, anti pendidikan gratis, mantan jenderal pelanggar HAM, pembunuh, penculik aktivis, melecehkan perempuan, perampas tanah rakyat, penjual kekayaan alam, perusak lingkungan, diskriminatif, kontra revolusi. Dalam kasus-kasus tersebut, semua parpol terbukti secara hukum terlibat.

Sistem demokrasi prosedural = demokrasi ala kadarnya, melibatkan rakyat hanya ketika pemilu; maka kami menolaknya

Benar, sudah ada pemilihan langsung, boleh saja diapresiasi sebagai tahap kecil kemajuan, namun sebagai kemajuan, hal itu akhirnya dibajak pula oleh elite politik. Selain persoalan rendahnya kapasitas para caleg, sistem pemilu memberikan landasan bagi kami untuk menolak pemilu kali ini. Secara procedural, tidak ada ruang yang leluasa untuk para konstituen menarik kembali suaranya ketika legislator yang dipilih tidak amanah. Inilah demokrasi parlementer yang prosedural, mengemis ketika kampanye, kemudian memangkas suara mayoritas setelah terpilih. Jalur demokrasinya (yang sekedar prosedural-pun) dicabut kembali.

Karena mereka semua patuh pada kapitalisme, maka kami menolaknya

Ketergantungan investasi & utang, tak punya kemandirian politik, pro privatisasi. Itulah yang melekat pada semua karakter kontestan pemilu 2014. Sehingga, tidak ada yang sanggup meloloskan diri dari syarat-syarat ekonomi-politiknya para kapitalis. Jadi, siapapun nanti yang terpilih sebagai legislator dan presiden, tetap menjadi kolaborator ulung dari investasi dan kapitalisme.

Hal di atas merupakan ekspresi dari rendahnya kepentingan para elite politik terhadap kemajuan bangsa. Mana mungkin bicara soal kemandirian bangsa tapi membuat aturan liberalisasi sumber daya alam. Mana mungkin bicara demokrasi tapi menolak perbedaan ideologi. Tidak mungkin bicara kemakmuran bangsa jika menumpuk utang.

Kemanangan golput meningkat sejak pemilu legislatif tahun 1999, sebesar 6,3 persen, pada Pemilu 2004 menjadi sekitar 16 persen, dan pada Pemilu 2009 meningkat lagi menjadi 29,1 persen. Pemilu kali ini diikuti oleh 187, 8 juta pemilih. 

Tidak ada yang baik dalam pemilu ini, yang baik adalah membangun partai alternatif

Makin sadar rakyat, makin mengerti bahwa pemilu menipu.

Berkat perilaku kotor parpol dan politisinya, kini, makin hari politik makin mengemuka di hadapan rakyat sebagai sebuah hal yang penuh dengan kerusakan moral, kriminal dan tipu daya. Korup, licik, kotor, haus kekuasaan, kepentingan golongan. Praktik busuk tersebut mempengaruhi rakyat untuk menjauhi yang namanya politik, meski, politik (dalam makna parlementarian) bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat miskin, dengan catatan rakyat harus membangun partai politik sendiri, melepaskan diri dari partainya kaum borjuis. Maka kemudian, jadilah kesadaran rakyat menguat jadi apatis, ekspresi politiknya adalah Golput. Sangat bisa dimaklumi, sehingga harus ada partai alternatifnya sebagai alat perjuangan yang ideologis, yang beroposisi terhadap kapitalisme yaitu pembebasan nasional menuju sosialisme.

Partai alternative bagi kami adalah metode untuk melapangkan jalan menuju kemenangan rakyat dalam memperjuangkan hak paling mendasarnya. Partai yang harus dibangun oleh rakyat adalah kata lain dari komunitas ideologis yang memiliki perspektif melawan kapitalisme penyebab globalisasi penindasan.

Rakyat yang revolusioner, harus memprakarsai pembangunannya, para pekerja, mahasiswa, aktivis pembebasan perempuan, kaum taninya, budayawannya. Solidaritas antar sector rakyat menjadi kunci penting dalam memberi landas pijak alat politik alternatifnya berupa partai alternative yang mendasarkan dirinya pada perjuangan pembebasan nasional mengusir kapitalisme dan agennya di dalam negeri.

Dalam kenyataannya, kita tidak bisa menggantungkan perubahan pada partai dan elite politik borjuis yang, dalam sejarahnya, tak pernah konsisten membela perjuangan rakyat, maka kita membutuhkan prinsip kemandirian politik, pemerintahan alternative di luar syarat-syarat kapitalisme. Oleh karena itu, membangun gerakan alternative untuk pembebasan nasional adalah syarat bagi perubahan yang paling mendasar untuk merebut kekuasaan Negara dari tangan kapitalisme.

Persoalan Kesejahteraan Adalah Persoalan Seluruh Rakyat

Jika kita mengurai permasalahan, maka akan muncul kesimpulan bahwa, persoalan rakyat tidak hanya ada dalam pemilu, terdapat juga persoalan mendasar yaitu, demokrasi, kesejahteraan dan penegakan hukum. Di segala lini dan segala sisi kehidupan, kita diperhadapkan dengan problem kesejahteraan dan demokrasi. Buruhnya dibayar murah, kampus mahal, rakyat Papua dibantai, anti toleransi antar agama, dan aliran agama, anti perbedaan ideologi (pelarangan Marxisme-Leninisme), PKL digusur. Itulah yang sering kita lihat dalam kenyataan sekarang. Sedangkan ketimpangan terus berlangsung, kaya-miskin makin senjang.

Sementara, Negara makin terus mengkondisikan penindasan dengan membuat banyak sekali UU anti demokrasi seperti UU Intelijen, UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Keamanan Nasional, UU Ormas. Dimana UU tersebut memiliki dampak menghambat rakyat dalam menuntut kesejahteraan. Secara umum, nafas UU tersebut memuat makna dominan untuk membatasi HAM ketimbang mendorong kewajiban negara melindungi dan memberikan jaminan keamanan termasuk melindungi HAM. Selain itu, konflik yang terjadi banyak juga diakibatkan karena hak rakyat diambil alih paksa/diserobot oleh negara. Dengan adanya UU tersebut, rakyatlah yang sering kali ditimpakan/dianggap memicu konflik karena reaksinya (mempertahankan tanah/haknya), sehingga rakyatlah yang menjadi objek untuk dikenakan UU tersebut.

Dengan Persatuan Rakyat, Mari Lancarkan Perlawanan, Menggelorakan Perjuangan

Jika rakyat miskin tidak bersatu, yang akan memenangkan pertarungan adalah para penindas. Kemajuan perjuangan dan metode perlawanan tidak bisa kita batasi, kita harus mendukung segala perlawanan rakyat dalam membela kehidupannya. Tugas mendesak kita adalah segera membangun struktur perlawanan di pabrik, di kampus, mengorganisasikan petani, buruh, mahasiswa.

Dari situasi di atas, maka secara nasional, dengan penuh keyakinan kami nyatakan

DEKLARASI KEBULATAN TEKAD PEMBEBASAN: TOLAK PEMILU BORJUIS 2014, LAWAN MILITERISME, BANGUN PARTAI ALTERNATIF !!

Terimakasih

Salam juang, terus berkobar!

Yogyakarta, 20 Maret 2014

 Ketua Umum

Arie Nasrullah Lamondjong, SIP

Sekretaris Jenderal

Sutrisno Bandu