 |
Rupiah dalam rentang setahun ini seperti pasrah menghadapi keperkasaan dollar AS. Pada penghujung tahun 2012, rupiah berada dinilai Rp 9.637/US$. Kemudian di level Rp 10.000/US$ pada Juli 2013, Rp 11.000/US$ di Agustus 2013, dan merosot di kisaran Rp 12.000/US$ pada Desember ini.
Setiap kali rupiah tersungkur, Bank Indonesia (BI) tetap meyakini bahwa mata uang kita ini hanya sedang mencari titik keseimbangan baru. Entah apa yang dimaksud titik keseimbangan baru? Apakah Rp 11.000, Rp 12.000, Rp 15.000, atau bahkan lebih?
Setiap kali rupiah dikatakan sedang mencari titik keseimbangan baru, ada dampak yang tidak bisa dihindari. Dampak yang paling terasa berupa kenaikan harga-harga. Kemudian yang setahun ini sering diributkan adalah defisit neraca perdagangan. Karena negeri ini doyan mengimpor –sementara barang impor harus dibayar dengan dollar AS--, maka hitung-hitungan neraca kita semakin jomplang.
Selain dampak kenaikan harga dan defisit neraca, satu hal yang tidak boleh kita lupa. Yakni kewajiban membayar utang! Hal yang mengerikan, per kuartal III 2013 ini, utang kita sudah mencapai US$ 259,9 miliar (data Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu). Kalau dirupiahkan sekitar Rp 3.182,5 triliun (berdasarkan kurs BI per Jumat (20/12/2013) yakni Rp 12.245/US$).
Menurut Hendy Sulistyowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik dan Moneter Bank Indonesia, utang ini dibandingkan penguatan dollar terhadap rupiah masih cukup aman karena mayoritas adalah utang jangka panjang. "Kalau kita bagi, utang pemerintah itu total 94,3% adalah utang jangka panjang. Jadi pemerintah sangat sedikit sekali utang jangka pendeknya. Kebanyakan utang jangka panjang, dari sisi aman, ya aman,” katanya di Kantor Pusat Gedung BI, pada Jumat (29/11/2013).
Pertanyaan yang penting kemudian, kalau utang semakin membengkak sementara kemampuan membayar lemah, apa yang harus kita kerjakan?
Pemerintahan Presiden Yudhoyono sebenarnya sudah memberi formulanya. Presiden pernah membuat janji (mengupayakan) penghapusan utang Indonesia. Pada masa awal pemerintahannya, dalam pertemuan Financing for Development di New York, AS, pada September 2005, Presiden Yudhoyono dengan lantang mengatakan, pengurangan utang secara signifikan adalah sebuah kebutuhan riil, termasuk bagi negara berkembang berpenghasilan menengah seperti Indonesia.
Isi pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani sewaktu masih menjabat menteri keuangan. Ketika itu dia mengatakan, salah satu kesulitan utama pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), adalah utang luar negeri. Atas dasar itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya penghapusan utang.
Delapan tahun berlalu dan janji Presiden Yudhoyono belum terealisasi. Pemerintah lagi-lagi, selalu memilih cara berutang untuk menutup APBN, yang selalu lebih besar pasak daripada tiang. Kita berutang kepada fund manajer asing, negara asing dan lembaga asing. Maka utang pun semakin hari semakin membengkak.
Kegemaran berutang, sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan pengambil kebijakan di negeri ini. Di era Soeharto, kebiasaan berutang presiden RI kedua ini menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi 1997-1998. Saat itu rupiah runtuh, dari Rp 4.000-an/US$ menjadi Rp 17.000/US$ akibat meningkatnya permintaan dollar AS untuk membayar utang. Demi mengatasi krisis, Soeharto justru kembali meminta bantuan utang baru.
Saat menandatangani kesepakatan utang baru tersebut, Soeharto tampak seperti kacung yang terpaksa melakukan sesuatu di hadapan cukongnya, Michel Camdessus, Managing Director IMF. Momen itu, di mana Camdessus bersedekap melihat Soeharto yang sedang tanda-tangan, begitu dramatik tertangkap kamera dan disebar-luaskan ke publik.
Setelah era Soeharto, kebiasaan berutang berlanjut ke era Habibie, Gus Dur, Megawati, dan bahkan hingga sekarang. Sulitnya negeri yang katanya “gemah ripah loh jinawi” ini membebaskan diri dari jerat utang, mengingatkan kita pada kata-kata John Perkins, mantan Economic Hit Man (EHM) asal Amerika Serikat.
“Pada akhirnya, para pemimpin itu akan terjerat dalam belitan utang yang akan memastikan loyalitas mereka. Kita dapat memanfaatkan mereka kapan pun kita mau untuk memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, atau militer kita.”
Perkins mengaku digaji miliaran dollar AS untuk menipu negara-negara di seluruh dunia. Saat menjalankan tugas, ia sempat berkunjung beberapa bulan ke Jakarta, sekitar tahun 1971. Setelah sukses menipu banyak negara, ia kemudian sadar dan menyesal.
Usai peristiwa serangan terhadap Menara Kembar WTC di New York City, pada 11 September 2001, dia memberanikan diri membuka tabir rahasianya dan menulis “Confessions of an Economic Hit Man”. Sayang, pengakuan Perkins ini tak lantas membuat kita jera untuk berutang.
