Artikel ini diangkat dari debat di facebook berkaitan dengan Pencabutan subsidi BBM yang oleh Jokowi dalam situs kompas setuju menaikkan harga BBM jika dia menjadi presiden ke 7
Ilyas Hussein berbagi tautan.nanti.
inilah artikel yang terbit di kompas tersebut:
------------------------------------------------------------------------------
Jokowi Akan Menaikkan Harga BBM jika Terpilih Jadi Presiden
 |
"Ini masalah efisiensi karena ada banyak kepentingan. Kenapa saya punya keberanian (menaikkan BBM)? Itu karena saya tidak tersandera kepentingan-kepentingan. Saya ini orang baru, orang baru," kata Jokowi dalam konferensi pers setelah acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Jokowi menganggap subsidi BBM saat ini sangat memberatkan APBN. Mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke program-program yang padat karya seperti subsidi pupuk untuk petani.
Jokowi juga menjelaskan, kenyataannya, subsidi BBM saat ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Menurut dia, subsidi malah mengalir ke tangki-tangki mobil mewah orang-orang berduit.
"Subsidi kita saat ini dinikmati bukan oleh masyarakat tidak mampu. Lebih baik alihkan ke pangan, subsidi pupuk untuk petani," katanya.
Dalam pemaparan visi-misi ekonominya, Jokowi bahkan menyinggung masalah ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Menurut dia, menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sulit. Dia meyakinkan peserta yang hadir untuk berpikir tidak rumit mengenai masalah tersebut.
"Kita saat ini masih sangat ketergantungan BBM. Jangan anggap ini susah. Anggap ini gampang, jangan berpikir ini susah. Ini gampang," tandasnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi pers.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ilyas Hussein: Gk ada beda toh ternyata dengan si Bowow, si Jokowow ini
yang menganggap subsidi adalah beban negara. Antek modal sama antek modal
bertarung, rakyat (mau?) mati di tengah2xnya?
Roviani Rasidi: trus adakah pilihan lain? dari setiap
presiden berganti itu terus terjadi.
Abu Ammar Alwaini: Pilihan lain ada yakni bersatunya rakyat
indonesia dan bangun kesadaran politiknya agar tidak memihak kepada para
kapitalis dan elite borjuasinya sehingga merdeka 100%
Sudiyatma: dn prabowo mnaikkan TDL. jawAban atas itu Paparkan
Komite Politik Alternatif
Ilyas Hussein: Roviani Rasidi,hal itu membuktikan pergantian
tokoh nasional bukanlah solusi kesejahteraan rakyat. Problem sebenarnya ada di
sistem yang dianut Indonesia yang eksploitatif itu. Selama 'tokoh' itu adalah
penganut dan antek sistem itu maka tak akan ada perubahan yang mendasar.
Pondasi negeri ini sudah hancur. Solusi hanyalah seperti yang secara singkat
digambarkan oleh Abu Ammar Alwaini dan point2 yang lebih detail nya seperti
yang disampaikan Sudiyatma.
Marulloh Al-Abdillah Mahmudah: ada lagi Om nih. wkwkwkwkwk
http://m.voa-islam.com/.../kasihan-rakyat-ditipujokowi.../
https://www.facebook.com/189344087838616/photos/a.189364361169922.32569.189344087838616/522638864509135/?type=1&theater
Ken Ndaru: Sudah saatnya kita tanya pada diri sendiri: kalau
kita yang berkuasa, kita akan pertahankan subsidi BBM gak? Kalau gua sih,
subsidi BBM memang musti dihapus, uangnya dipakai untuk bangun transportasi
publik dan subsidi pembangkit energi tenaga terbarukan (seperti tenaga angin,
surya atau biogas). Yang kita perlu lawan adalah kalau subsidi BBM dihapus
untuk kepentingan mensubsidi harga mobil pribadi, atau untuk bangun jalan tol,
atau untuk bayar hutang LN.
Abu Ammar Alwaini Roviani Rasidi:
http://komitepolitikalternatif.blogspot.com/.../release...
Kokom Neh: Mau dong sy daftar ke partai alternatif
Lily: ya udahlah naikin aja, rakyat biasa kok makan nasi
jagung. selama presidennya bisa makan nasi dari beras nomor 1
Anies Gandhi Vyatranto: Setuju subsidi BBM dihapus! Klo
subsidi BBM, buat pom khusus angkot di terminal. Itupun masih rentan
manipulasi. Jadi ya mending dihapus saja.
Bagloverz Caroline: Subsidi bbm hrs dihapus. Yg bnyk untung
dr subsidi bbm itu ya pengusaha sama kalangan menengah ngehe... (yg pny mobil
diatas 2biji drmh dan hrg diatas 200jt tp minta subsidi) bukan rakyat kecil.
Alihkan subsidi itu untuk menambah anggaran pendidikan dan kesehatan buat
rakyat. Dan untuk buat transportasi bagus.
Ilyas Hussein: Ya kl masalah subsidi ini DIPISAHKAN dari
praktek ala permerintah borjuasi dimana kuasa atas tambang saja
diliberalisasikan dan tidak lagi dalam penguasaan negara ya wajar kl menganggap
subsidi BBM ini adalah beban APBN. Nah kl misalnya kawan Ken Ndaru menang dan
berkuasa tapi mengulang lagi caranya seperti pemerintahan borjuasi ini, ya
jangankan subsidi BBM, semua subsidi apapun yang menjadi tanggung jawab negara
pada rakyatnya akan menjadi beban. Pencabutan subsidi ini kan cara penerapan
liberalisasi di Indonesia.
Ilyas Hussein: Marulloh Al-Abdillah Mahmudah, gw mau tanya
aja. Memang ada iklan yang jujur yak? Jadi aneh menurut gw, lo uploadkan iklan
jokowow itu, memang iklan prabowow jujur? Sama aja kan bohongnya? Btw VOA-Islam
menurut gw beritanya kebanyakan subyektifnya.
Ken Ndaru: aku gak ngerti arah jawabanmu, kawan Ilyas. apakah
kamu mau bilang bahwa semua pencabutan subsidi adalah neoliberal? atau kamu mau
bilang kalau subsidi itu sosialistik? bukankah subsidi adalah kebijakan Negara
Kesejahteraan, sebuah konsep yang dilahirkan oleh Keynes yang liberal?
subsidi adalah beban bagi negara, karena kita tahu uang
subsidi dipakai membayarkan selisih harga pasar dengan harga konsumen pada
perusahaan kapitalis. buatku, subsidi tetap penting, karena itu adalah
mekanisme moneter untuk mengendalikan sektor ekonomi apa yang akan berjalan
paling pesat. dan, karenanya, subsidi BBM harus dialihkan pada subsidi bagi
teknologi pembangkitan energi yang lebih murah, tidak mencemari lingkungan dan
bisa langsung diakses rakyat. kendaraan tenaga surya, misalnya, atau biogas
yang dapat diproduksi sendiri di wilayah2 pertanian.
memang kita harus tanya pada diri sendiri, mana yang lebih
sosialis: membayari perusahaan kapitalis agar mau menjual produknya di bawah
harga pasar, atau membayari rakyat agar mau menggunakan sumber energi
alternatif?
Lily: Ini pemikiran awam ya...klo dicabut subsidi BBM
berpengaruh ke harga jual kebutuhan pokok (dari petani ke pasar butuh transport
toh), nelayan ke laut butuh bbm juga. Jd memutuskan sesuatu jgn dilihat dari
jkt aja, coba liat ke pelosok" diluar pulau jawa yg juga membutuhkan BBM
Oni Sunoto: Do, mending 5 tahun lagi loe ikutan nyapres.
Soalnya setiap pilpres ga pernah ada yg nyangkut dari pilihan yang ada...
hueheuhe...
Ken Ndaru: Benar, SAAT INI, kalau subsidi BBM dicabut
semena2, tentu harga kebutuhan pokok akan melambung. Tapi ada sebabnya.
Sebabnya adalah karena TRANSPORTASI, dari daerah penghasil ke daerah konsumen,
dari desa ke kota, semua masih mengandalkan sarana PRIVAT. Uang yang dihemat
pemerintah dari pencabutan subsidi tidak digunakan untuk membangun transportasi
publik, terutama yang massal dan hemat BBM/menggunakan energi alternatif;
melainkan dipakai untuk subsidi mobil pribadi dan jalan tol dan bayar hutang
LN.
Mulai dari sekarang kita harus siapkan skema transportasi
publik dan energi alternatif, serta skema moratorium pembayaran hutang LN.
Ilyas Hussein: Kita bicara di kondisi obyektifnya saja kawan
Ken Ndaru. Apakah sektor tambang misalnya tidak mengalami proses liberalisasi
oleh negara? Apakah energi alternatif itu memang serius dibangun oleh negara?
Perkebunan kelapa sawit misalnya dimana minyaknya bisa dijadikan sumber
alternatif saja banyak dikuasai corporasi? Dan banyak contoh sebenarnya. Apakah
bisa dipercaya alsan negara yang ttg pencabutan subsidi tersebut? Atau masihkan
dipercaya keseriusan dalam membangun teknologi alternatif? Dan masihkan juga
mempercayai bahwa akses rakyat akan sumber energi tambah dipermudah? Artinya
apa akan semua? Pencabutan subsidi itu hanya akal2xlan negara sajakan? Dan saya
tanya kembali, apa menurut kawan Ken kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM
dengan alasannya itu berarti negara akan menjalankan program sosialis?
Ken Ndaru: Argumenmu berputar2, kawan Ilyas. Yang perlu kita
perhatikan adalah jangan sampai pada saat kita berkuasa, kita ternyata
menjalankan kebijakan yang kita lawan pada saat belum berkuasa. Makanya,
menurutku, mulai sekarang kita musti hati2 dalam membangun slogan. Kita bisa
saja, misalnya, menolak pencabutan subsidi BBM jika uangnya digunakan untuk
membayar hutang LN, menuntut pembentukan Komisi Transportasi Publik atau Komisi
Energi Alternatif sebagai sarana penyaluran uang hasil penghematan dari
pencabutan subsidi BBM. Jika itu dibikin, dan dibuka kontrol rakyat terhadap
komisi2 itu, tentu kita boleh dukung pencabutan subsidi. Jika tidak, kita punya
alasan kuat dan konsisten untuk menolaknya.
Ted Sprague: Sedihnya pemandangan ini, karena pendukungan
pada Jokowinya tidak berprinsip, Ken Ndaru pun akhirnya harus membela kenaikan
BBM, kendati dengan berkelit-kelit.
Mestinya kalau memang ingin membuka ruang politik lewat
populisme Jokowi, maka hal yang harus dilakukan adalah mengkritik Jokowi
mengenai keinginannya untuk menaikkan BBM (juga untuk menaikkan anggaran
militer dan polisi 3 kali lipat, dll.)
Kita tahu reformisme borjuis pada akhirnya akan selalu
gagal, bahwa populisme pasti akan selalu gagal karena masih berada di dalam
kerangka kapitalisme. Kalau tujuannya adalah menyadarkan selapisan rakyat yang
masih terilusi Jokowi, dengan cara melakukan semacam kerja "entrisme"
ke kubu pendukung Jokowi, maka hal paling tepat yang harus dilakukan adalah
mengkritik kebijakan2 Jokowi yang keliru. Tujuannya adalah nanti kalau rakyat
pekerja sudah tidak lagi percaya pada Jokowi (yang niscaya terjadi), maka akan
ada orang-orang yang bisa melihat ke PRP dan mengatakan: "Bener tuch anak2
PRP, kritik mereka tepat dulu!"
Ini tentu dengan asumsi bahwa Jokowi mewakili tekanan massa
yang sedang bergerak ke arah revolusi, kendati dengan berbagai kekeliruan
(seperti Chavez dulu). Tetapi setiap harinya semakin terbukti bahwa ruang
politik yang ada tidaklah akan dapat diraih oleh Kiri lewat mendukung Jokowi,
entah dengan alasan bahaya militerisme (karena toh dia telah berjanji menaikkan
anggaran militer dan polisi 3 kali lipat) atau bahaya fasisme (yang tidak ada).
Ken Ndaru: Trotsky adalah satu2nya tokoh yg sadar bahayanya
fasisme. Sedih juga sebenarnya lihat mereka yang mengaku penganut Trotsky malah
pangku tangan lihat bangkitnya kekuatan fasisme.
Jeffri Siahaan: Pernah keliling kalimantan melalui darat.
Sepanjang, gw jalan mayoritas melalui perkebunan atau pertambangan. Umumnya
desa & kampungnya masih 10-20 km dari jalan tersebut. Apakah jalan yg
begini, apakah harus pelabuhan besar atau jalan tol laut sebagai pengalihan
subsidi? Apalagi dg jargon pembangunan infrastruktur utk peningkatan ekonomi
kerakyatan...
Ted Sprague: Nah, betul Ndaru kalau Trotsky adalah
satu-satunya yang menganalisa bahaya fasisme. Sudahkah dibaca tulisannya?
https://www.marxists.org/.../trotsky/works/1944/1944-fas.htm
Ted Sprague: Bahasa Indonesianya juga sudah ada. Kalau Ken
Ndaru bisa menganalisa mengenai apa yang disebut bahaya fasisme di Indonesia,
dengan analisa kelas dan Marxis (sesuai dengan apa yang juga dianalisa oleh
Trotsky, tetapi kalau tidak setuju dengan Trotsky bisa dengan metode Marxis
lain, kalau ada yah), saya tunggu.
Ted Sprague:
http://www.marxists.org/.../archive/trotsky/1944-Fasisme.htm
Ken Ndaru: Sudah. Ada dua lapis jawabanku.
1. Aku tidak lagi gemar main kutip, atau hanya melihat satu
tulisan sebagai perwakilan penuh dari perkembangan pemikiran seseorang. Kalau
mau melihat pemikiran Trotsky tentang fasisme, kudu tengok ke belakang, sejak
tahun 1930an. Tahun 1930-an, Trotsky rajin sekali menulis tentang fasisme. Dan
salah satu yang terpenting adalah ini: The United Front for Defense
http://marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330223.htm.
Dalam tulisan ini, jelas Trotsky menyerukan front untuk
menghadang fasisme. "pertarungan mati-matian di mana Sosial Demokrat dan
Komunis berebut kepemimpinan atas kelas pekerja sama sekali tidak boleh
mencegah mereka untuk merapat ketika ancaman pukulan keras menghantam seluruh
kelas pekerja." (Bagian IV)
2. Bagian terpenting dari pamflet Trotsky di tahun 1944 itu
adalah ini: "Gerakan fasis di Italia adalah sebuah gerakan spontanitas
massa yang masif, dengan para pemimpin baru yang berasal dari rakyat biasa.
Gerakan fasis Italia berasal dari gerakan plebian (catatan: plebian berarti
berasal dari rakyat biasa), disetir dan dibiayai oleh kekuatan borjuis besar.
Fasisme berkembang dari kaum borjuis kecil, kaum lumpenproletar, bahkan pada
tingkatan tertentu dari massa proletar..." (Pembukaan)
Dan definisi ini terpenuhi pada koalisi yang sekarang berada
di bawah ketiak Prabowo lewat FPI (dan organisasi sejenisnya) serta PKS (yang
berpengaruh terutama di serikat2 buruh yang sekarang membelot ke Prabowo).
Definisi ini juga terpenuhi dengan bergeraknya intelijen Indonesia untuk
menggalang dukungan pada jenderalnya--sebagaimana kita ketahui, Hitler adalah
perwira intelijen yang disusupkan ke partai Nazi, dan kemudian merebut gerakan
massa itu untuk keperluan ideologi militeristiknya. Pengaruh Prabowo pada para
perwira intelijen, sampai hari ini dapat dilihat dalam tulisan Made Tony di
Indo Progress.
Sekarang, silakan buktikan kalau Prabowo itu "kapitalis
biasa2 saja yang sama saja dengan Jokowi, dan sama sekali bukan fasis".
Kalau bisa melakukan itu, aku akan ubah posisi politikku.
Badai Selatan: Wooowwww...akhirnya pembelaan terhadap
pencabutan subsidi BBM dari kelompok kiri pendukung Jokowi muncul juga....
Kalau saya sih yang masih newbie neh ya....subsidi saat ini
ialah bentuk tanggung jawab sosial negara....mengapa subsidi masih perlu
diberikan saya pikir tak perlu dijawab lah ya pasti bung tau....apakah isu
penolakan pencabutan subsidi berlawanan ketika nanti misalnya kiri
berkuasa??saya pikir tidak.....subsidi diberikan untuk menekan harga jual BBM,
dan subsidi akan dicabut jika negara sudah dapat memastikan ada mekanisme lain
entah itu pembaruan energi atau lain2 dapat dilakukan yang berefek tetap pada
terjaganya dan teraksesnya harga BBM/energi oleh rakyat.....
Jadi jangan dibolak-balik.....setuju dengan pencabutan
subsidi namun belum adanya pembaruan energi sama saja menyuruh rakyat bersabar
untuk hidup lebih tercekik sambil menunggu energi terbarui ada....
Ken Ndaru: Pertanyaan: jika subsidi BBM tidak dicabut, harga
bensin tetap terjangkau, apakah orang akan lebih suka naik motor atau akan rela
mengantri di angkutan umum? Tentu saja, pencabutan subsidi BBM harus dilakukan
bertahap, hanya saja jelas peruntukannya yakni untuk membangun transportasi
publik. Hati2 menjanjikan jaman gemah-ripah loh jinawi jika kelas pekerja
berkuasa. Kita akan mengalami transisi yang berat. Akan ada banyak upaya
sabotase dan blokade ekonomi. Jika rakyat pekerja tidak sejak awal diberi tahu
bahwa kemenangan (baik dalam pemilu ataupun insureksi) tidak berarti bisa
langsung memetik buah manis, akan banyak kekecewaan dan rasa dikhianati justru
setelah menang.
Mulai sekarang rakyat pekerja (terutama para pemimpinnya)
harus mulai berkenalan dengan realitas kekuasaan, politik anggaran,
kesetimbangan kekuatan regional, dll. Dan, terutama, harus mulai dari sekarang
memasukkan unsur lingkungan hidup dan emansipasi perempuan dalam tiap
pertimbangan politik. Kedua faktor yang disebut belakangan ini biaya politik,
biaya finansial dan biaya sosialnya sangat tinggi. Dari mana kita akan mendapat
sumberdaya untuk menanggung semua biaya material dan non-material ini? Jangan
sampai demi tujuan jangka pendek, kita mengorbankan pondasi jangka panjang dari
kekuasaan rakyat pekerja.
Kemarin jam 0:32 · Suka
Badai Selatan: Sangat paham saya mengenai masa transisi yang
sangat begitu berat, penuh sabotase, kekacauan yang ditimbulkan oleh kaum
rekasioner....tepat pula jika kelas pekerja mulai saat ini diberi pemahaman
bahwa kemenangan tak akan mudah diraih dan penuh dengan pengorbanan....
Lalu apakah pembiayaan sosial kebutuhan rakyat harus diraih
dengan pencabutan subsidi sebagai satu2nya sumber anggaran??jika pencabutan
subsidi menjadi satu2nya logika sumber anggaran maka apa bedanya dengan
argumetasi JK, Apindo, Kadin, Prabowo, bahkan Jokowi dll dari dulu hingga saat
ini??....
Saya masih ingat dengan selebaran dan propaganda yang kawan2
buat dulu mengenai sita harta koruptor, nasionalisasi aset vital, industrialisasi
nasional....apakah masih belum cukup??atau memang sudah letih karena terlalu
lama perjuangan "kiri" namun tidak berbuah hasil seperti tulisan yang
bung buat....
Ken Ndaru: Pencabutan subsidi BBM bukan sekedar untuk mencari
sumber pembiayaan, tapi lebih ditujukan sebagai dis-insentif agar rakyat tidak
lagi menggunakan kendaraan pribadi; serta untuk menekan penggunaan BBM sebesar
mungkin, terkait dengan pemanasan global. Seperti yang aku bilang, ada syarat
bagi pencabutan subsidi BBM ini. Jika pencabutan itu tidak digunakan untuk
pembangunan transportasi publik dan subsidi energi alternatif, tentu pencabutan
subsidi harus ditolak.
Di samping itu, ada lebih banyak program yang akan butuh
uang segera, terutama sekolah dan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan
kesejahteraan tentara rendahan, serta penguatan Angkatan Laut dan Udara.
Penyitaan harta koruptor dll itu niscaya akan lari ke sana.
Ilyas Hussein: Kawan Ken seperti apa sih memaknai subsidi itu
sebenarnya? Bukankan subsidi salah satu bentuk hadirnya negara dalam memberikan
akses yang mudah terhadap hal yang menjadi hak rakyat? Apakah pemberian subsidi
kepada rakyat itu hanya punyanya keynesian? Alasan sebenarnya pencabutan
subsidi sprt yang digaungkan DUO WOW bukankah sama saja dengan kekuasaan
borjuasi sebelumnya yaitu sebagai konsequensi ketertundukan pada liberalisasi.
Bukankah oleh penganut paham liberal adanya peran negara dianggap penghambat
arus modal? Dan sepakat sama kawan Badai Selatan, apakah pencabutan subsidi
sebagai satu2xnya sumber anggaran untuk membiayai kebutuhan rakyat yang lain?
Makanya saya sebutkan di jawaban seblumnya yang dianggap membingungkan dan
berputar2x itu yaitu kembali lihat kondisi obyektifnya. Apakah negara saat ini
masih berkuasa atas sumber kekayaan yang menjadi hak rakyat? Dan dalam realita
pahit ini bukan berarti pula perjuangan rakyat pekerja di split menjadi
perjuagan dengan berkolaborasi kelas. Sehingga merubah yang tadinya lawan
menjadi kawan dengan mengaminkan logikanya pemerintahan borjuasi, salah satunya
soal pencabutan subsidi. Jangan2x MP3EI diaminkan juga sebagai upaya
mensejahterakan rakyat oleh kelompok yang sudah berkiblat ke borjuasi. Sebagai
tambahan sejarah Indonesia mencatat kaum yang perjuangannya selalu melakukan
kolaborasi dengan kelas adalah penganut Sosdem dan yang satunya garis
Stalinist.
Ken Ndaru: Apa sebenarnya hak rakyat? Apakah mendapat BBM
murah adalah hak rakyat? Menurutku TIDAK. Hak rakyat adalah mendapatkan kedaulatan
energi. Dan, selama masih mengandalkan BBM, tidak akan tercapai itu kedaulatan
energi. Hanya dengan bentuk2 energi yang bisa diakses langsung oleh rakyat,
seperti tenaga matahari, angin, biogas, dll, kedaulatan itu bisa tercapai.
Juga, pernahkah mencoba menghitung: berapa yang akan kita
butuhkan untuk menjamin pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang bermutu?
Cobalah dulu dihitung. Hitung pula berapa yang kita butuh untuk menambah armada
kapal tempur, meningkatkan kekuatan AL kita; serta pesawat tempur untuk AU.
Kita akan butuh cepat memenuhi kebutuhan itu. Dan proses untuk merebut kembali
uang hasil korupsi, serta proses nasionalisasi itu jangka waktunya lama. Bahkan
uang korupsi Marcos pun masih belum balik sampai sekarang walau sudah ada keputusan
pengadilan tentang keharusan uang itu dikembalikan pada rakyat Filipina.
(Kenapa harus beli kapal laut dan pesawat tempur.... kita
diskusi di luar FB saja...)
Aku mengatakan argumenmu berputar2 karena kamu tidak
menawarkan konsep apapun selain konsepsi liberalnya Keynes itu: pertahankan
subsidi. Yang berarti memperkuat negara. Padahal konsepsi dasar kita adalah
membuat negara semakin lama semakin tidak relevan selain sebagai petugas
administrasi. Aku sudah ajukan berkali2 konsepsiku, ulang lagi, ulang lagi.
Sekarang aku minta konsepsimu. Bukan argumen berputar2, menuduh aku
berkolaborasi kelas segala, tapi tak satu kalipun mengungkap apa skema yang
kamu pikir bisa menggantikan peran Negara Keynesian yang kamu puja2 itu.
Kemarin jam 1:50 · Suka
Badai Selatan: Loh sekarang pencabutan subsidi BBM sebagai
dis-insentif agar rakyat beralih ke transportasi umum dan tidak lagi
menggunakan kendaraan pribadi....1.agar rakyat tidak menggunakan lagi kendaraan
pribadi lebih tepat ditujukan kepada kelas menengah ke atas dimana mereka
menumpuk mobil2 mereka dalam garasi rumahnya....rakyat miskin memilih
menggunakan motor karena lebih efisien secara waktu (karena macet disebabkan
volume kendaraan pribadi/mobil yang tak dapat ditampung luas jalan) dan juga
secara ekonomis....apakah dengan naiknya harga BBM mampu membuat kelas borjuasi
rela ikut nimbrung naek transportasi massal??jadi ga bisa bung asal tebas semua
pemilik kendaraan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM....subsidi BBM
dihapus...harga BBM naik dan diikuti dengan harga lainnya....bukankah itu
mengorbankan lagi dan lagi rakyat kecil??
2.Konteks saat ini logika yang dibangun pemerintah mengenai
pencabutan subsidi hanyalah soal membebani apbn negara....dan memang membebani
kalau rakyat hanya diposisikan sebagai konsumen....
Posisi inilah seharusnya yang membedakan antara borjuasi
dengan gerakan.....bukan malah membabi buta menutup mata realitas politik
sehingga dukungan kritis kawan-kawan benar2 menjadi "kritis" hingga
layak masuk ICU....
Kemarin jam 2:01 · Telah disunting · Suka
Ken Ndaru: Dis-insentif juga berfungsi bagi rakyat pekerja.
Terutama bagi rakyat pekerja. Agar meninggalkan motor mereka di rumah dan naik
transportasi publik. Kelas borjuasi mau ikut naik transportasi publik atau enggak,
aku gak urus.
Aku minta konsepsimu tentang apa yang membedakan borjuasi
dan gerakan dalam hal subsidi BBM. Aku sudah tulis ulang2 di atas tentang
konsepsiku. Mana konsepsimu. Kalau punya, tulislah... biar kita adu konsep.
Kalau tidak punya, dan hanya mengandal konsepsi Keynesian yang liberal, ya
mengaku sajalah.
Badai Selatan: Dis-insentif yang bung jelaskan tidak menjawab
alasan buruh mengapa mereka lebih memilih motor saat ini.....
Subsidi hanya milik keynesian toh??dangkal sekali berarti
pemahaman ku selama ini.....
Diatas sudah kutulis bahwa bagiku subsidi ialah bentuk
tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya....aku pun tak menolak ide2
cemerlang bung soal energi alternatif dan kedaulatan rakyat atas energi....
Apakah keynesian selain memberikan subsidi juga memberikan
kesejahteraan pada buruh??apakah keynesian selain memberikan subsidi juga
memberikan kedaulatan politik pada rakyatnya??....
Bung bilang akan menghilangkan relevansi negara selain
sebagai petugas administrasi....saya sepakat sekali itu....tapi hati2
bung....salah kendaraan bisa juga kepleset membawa konsepsi bung ke arah
neolib....
#izin pamit dulu hendak istirahat lelah "bermain"
dihutan...dilanjut besok oke.....
Ken Ndaru: Makanya pencabutan subsidi itu harus disertai
pengalihan anggaran untuk transportasi publik. Sebetulnya bung ada baca
argumenku atau tidak? Ini sudah diulang untuk yang berapa kali?
"Tanggung jawab sosial Negara" itulah persis
definisi ekonomi keynesian. Tujuan keynesian economics adalah full employment,
secara ideal menginginkan kesejahteraan buruh agar mampu berkonsumsi dan
memutar roda ekonomi. Di sini kuncinya: menyamakan kesejahteraan dengan tingkat
konsumsi. Ini yang aku tolak dari konsepsi keynesian. Dan karenanya, aku juga
menolak semua bentuk subsidi yang mengarah pada peningkatan konsumsi; bukan
pada peningkatan kontrol rakyat pekerja atas sumberdaya.
Sederhananya gini deh. Pelajari ECOSOC, itu hak ekonomi dan
sosial rakyat yang banyak dipengaruhi oleh negara2 sosialis. Di mana disebut
"hak untuk mendapatkan harga murah" di sana? Layanan sosial, itu hak
rakyat. Harga murah? Tak ada di sana.
Silakan istirahat. Tapi sekali lagi: kita HARUS punya
konsepsi sendiri, jangan mengandalkan pada konsepsi orang... apalagi konsepsi
liberal semacam keynesian. Oh ya, kita musti hati2... dan karenanya kita kudu
punya konsepsi sendiri yang kuat. Kalau tidak, kita bisa terjebak:
memperjuangkan subsidi keynesian mati2an karena mengira itu sosialis.
Ilyas Hussein: Bicara konsep Kawan Ken bisa lihat lagi diatas
karena sudah di link sama teman saya. Masa perlu di linkkan lagi? Konsep di KPA
adalah konsep kolektif dari mereka yang menolak berpihak dgn politiknya
borjuasi itu. Kawan Ken bisa baca lagi disana. Sehingga gk asal nuduh
Keynesian2xnan, kl saya jelas mereka yang tadinyan berlawan lalu akhirnya
percaya politik borjuasi namanya ya kolaborasi kelas.
Hak rakyat adalah hak yang menjadi milik rakyat dan bisa
akses dgn mudah, murah, tentu kualitas terhadap segala yang menjadi kebutuhan
rakyat. Pendidikan, kesehatan, pangan, dll termasuk bahan bakar.Saya sih gk
melihat bahwa kebijakan borjuasi dalam mencabut subsidi BBM selain beban APBN
adalah hal yang tulus dalam upaya pembangun energi alternatif. Kembali saya
minta lihat kondisi obyektifnya saja kelakuan kaum borjuasi itu. Jadi gk
mistik. Tidak seperti menilai buah itu manis hanya dilihat dari kulit. Kondisi
obyektifnya: 1. hampir sebagian besar sumber daya alam kita dibawah kekuasaan kaum
modal 2.pasokan bbm kita dibeli lewat calo2x dari negara lain?Karena dalam
pemerintahan borjuasi tidak pernah serius membagun pabrik olahan minyak memtah
menjadi bahan bakar yang siap dipakai jadi pengolahannya dilakukan di luar
negeri. Poin 1 dan 2 itu saja udah ngegambar wajar kl model begitu tentu akan
membebani. Harga beli barang jadi tentu lebih mahal dari harga jual barang
mentahnya. Tapi dikondisi itu apa laku pemerintahan borjuasi? Menyalahkan
rakyat dengan menaikan harga dan mencabut subsidinya.Selain itu bukannya
menasionalisasi tapi melepaskan yang lain2x kepada kekuasaan kaum2x modal.
Hasilnya? Makin sedikit kekuasaan negara atas sumber daya alam itu.
Lalu mau bicara energi alternatif? Saya juga udah sebutkan
salah satu contoh perkebunan kelapa sawit saja sebagai salah satu contoh sumber
energi alternatif udah beralih ke corporasikan.Adakah kepemilikan negara?
Inikan mengulang ketololan yang sama yag dilakukan borjuasi2x itu. Lalu masih
percaya andaipun tercipta energi alternatif akan dapat diakses mudah dan murah
oleh rakyat? Lebih tolol lagi kalau percaya. Itu masih bicara sumbernya ya,
belum lagi melihat dalam membangun infrastrukturnya.
Mau contoh lain? Lihat Aqua, Ades, dll..!!.Siapakah yang
berkuasa atas air?Jawabannya corporasi! Dimana negara?Ya lepas tangan atau
tidak boleh ikut campur. Cocok seperti kemauannya tuan modal itu. Akhirnya
negara hanya ngurus yang sifatnya administratif saja. Yah seperti lakunya
jokowow yang populis hanya ditingkat administratif. Kl Wow yang atu lagi jelas
setali 3 uang.
Sedikit jabaran ini apa masih nuduh saya penganut keynesian,
atau tuduhan itu hanya untuk menutupi revisionisme yang sekarang dianut?
Ken Ndaru: Aku tidak menuduh soal keynesian itu. Definisi
keynesian sudah aku paparkan di atas. Bahwa negara borjuasi tidak akan bisa
menyejahterakan rakyat, itu adalah hal yang tak bisa dibantah. Sekarang...
melihat semua kondisi objektif yang kamu paparkan panjang lebar itu.... berapa
biaya yang kita butuhkan untuk membangun sumberdaya yang menjadi milik rakyat?
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih rakyat untuk bisa mengolah dan
memanajemeni sendiri sumberdayanya? Kamu sudah mengakui kalo pasokan BBM berada
di tangan kartel kapitalis, kenapa masih bersikeras mau memberi subsidi, yang
artinya mengalirkan uang ke tangan mereka?
BERAPA KALI HARUS AKU ULANG: pencabutan subsidi BBM HARUS
disertai pembangunan transportasi publik dan subsidi bagi energi alternatif.
Aku tidak akan mentolol-tololkan kamu, walau hal itu sangat menggoda, karena
aku tahu, apa artinya jika dalam diskusi satu pihak mulai mentolol2kan pihak
lain.
SEKALI LAGI: aku TIDAK TERIMA konsep "tanggung jawab
negara" karena konsep ini mengandaikan negara sebagai badan yang mengatasi
masyarakat. Konsepsiku adalah kedaulatan. Dan dalam bidang energi, itu berarti
rakyat HARUS bisa menyandarkan diri pada sumber energi yang bisa mereka akses
secara langsung tanpa perlu melalui kartel kapitalis. Maka, subsidi negara
HARUS dialihkan dari subsidi untuk KONSUMSI, menjadi subsidi atas
TEKNOLOGI--dan harus teknologi yang dapat diakses rakyat.
Sekarang, mengenai program2 KPA... maaf saja, program2 itu
sama seperti program2 LSM radikal. Coba tunjuk, mana di antara program2 itu
yang belum diangkat oleh LSM manapun di Indonesia. ICW, KP-Agraria, Kontras,
WALHI... kalau sebuah "alternatif" ternyata hanya menawarkan apa yang
sudah ditawarkan LSM, kenapa bukan pakai LSM saja sebagai alat politik? Atau
memang KPA adalah kendaraan politik LSM?
Kemarin jam 3:48 · Suka
Ken Ndaru: Anyway... aku masih tunggu bukti bahwa Prabowo
bukan fasis.
Muhammad Luniara Siregar: Aku setuju om Ken Ndaru, subsidi
BBM harus dihapus dan uangnya untuk bangun public transport yang murah dan
layak. Kalo capres Jokowi kan sudah terbukti aksinya bikin moda transportasi
massal di solo dan jakarta, sudah jelaskan artinya siapa yg mendekati maunya om
ndaru.
Ken Ndaru: Kalau yang maju Mega vs Prabowo, akan lebih susah
menjelaskannya... tapi aku akan tetap menyerukan pilih Mega. Untuk menghadang
Prabowo. Hanya jika ini duel tentara vs tentara (misal: Wiranto vs Prabowo),
gak ada jalan selain bikin kerusuhan di jalanan.
Muhammad Luniara Siregar: Bener2 tersirat nih statement anda
om ndaru! Walaupun dihadapkan 2 pilihan tapi tetep bangun energi alternatifnya
kan ya.
Ken Ndaru: Itu sudah bukan tersirat lagi. Dan bangun partai
bagi rakyat pekerja tetap adalah keharusan. Lu kudu gabung partai itu,
sekarang, bantu persiapannya. Jangan tunggu partainya ada dan terbukti sukses,
bantu biar sukses.
Ilyas Hussein: Begini aja lah Ken Ndaru, saya mau tanya
konsepsi yang kamu utarakan itu mau kapan diterapin? Kamu percaya konsepsi itu
bisa dijalankan dalam kekuasaan borjuasi atau jalan bareng kebijakan borjuasi
dalam upaya pencabutan subsidi BBM? Padahal jelas2x kebijakan borjuasi itu
adalah dalam rangka menjalankan liberalisasi di Indonesia dimana peran negara
lama2x dihilangkan dan semua penentuan harga diserahkan sama sistem pasar. Bagi
penganut neolib ini peran negara dianggap penghambat. Pencabutan subsidi BBM
yang indikasinya akan menaikkan selain harga BBM itu sendiri juga akan
melambungkan semua harga. Siapa yang paling menderita? Saya tanya saja sama
kamu, kawan? Pengusahakah? Pengusaha mah ikut teriak doang (lebay aja mereka
tu) TAPI yang paling teriak tu rakyatmu sendiri. Mereka makin dicekik disamping
upah yang murah, pupuk yang mahal dll. Gk baca apa efek kenaikan itu banyak
nelayan yang pindah pencarian karena gk bisa beli solar? Tambah mistik lagi
bicara kedaulatan energi dimana saat ini saja sumber energi alternatifnya saja
sudah dikuasi oleh kaum modal (udah saya jelaskan contoh diatas).Pemerintahan
borjuasi ini hanya jadi makelar. Bagaimana bisa dipercaya rakyat akan
mendapatkan akses murah untuk sumber alternatif itu nantinya? Masa gk ngelihat
tipu2xnya borjuasi yang udah bertahun2x itu? Bagi saya tujuan untuk mengalihkan
subsidi yang selalu diperdengarkan oleh kekuasaan borjuasi dan anteknya itu
hanya akal2xlan saja. Ya klo saya mengatakan bahwa yang ngikut alur pikirnya
kekuasaan borjuasi sebagai orang totol, ya tolollah. Apalagi mereka yang
katanya khatam semua teori kiri tapi prakteknya merangkul kekuatan borjuasi
sebagai kawan dalam perjuangannya (kolaborasi). Walau itu dianggap adalah
pilihan stratag dan hak politik tetap saja hal yang tolol. Ya maaf saja kl
tersinggung. Sejarah indonesia membuktikan bahwa bekerjasama dengan borjuasi
hanyalah menghasilkan kerugian besar bagi gerakan rakyat dan itu sudah
terbukti.
Ilyas Hussein: Soal KPA: memang masih sangat muda. Masih
banyak proses dialektika yang harus ditempuh agar bisa menjadi kekuatan
alternatif sesungguhnya. Tapi setidaknya sikap kolektif itu menunjukkan bahwa
ada plihan lain selain masuk dalam elektoralnya kamu borjuasi. Sikap kolektif
yang tegas dalam menentukan garis embarkasi yang jelas. Dan memandang perlunya
membangun kekuatan politik alternatif menjadi suatu kebutuhan. Sikap kolektif
itu penting dalam melawan! Kl memang dilihat ada kesamaan dengan program LSM,
saya malah mau tanya ke kamu memang ada LSM yang tidak mengambil program yang
sesuai dengan yang dihadapi rakyat? Konsepsi yang kamu utarakan itu juga bukan
hal yang baru kawan. Saya sudah pernah baca dan dengar diutarakan oleh LSM2x?
Apa juga bisa diartikan konsepsimu itu memang konsep LSM? aneh cara kamu
menyimpulkan, kawan. Watak, sikap, cara pandang dan karakter perjuangan kawan2x
di KPAlah yang membedakan dengan LSM2x itu. Disamping itu bukannya LSM2x itu
kiblatnya kebanyakan ke Jokowow. Andai adapun sedikitlah yang ke Bowow? Walau
ada juga yang abu2x. Tapi kalau KPA? Jelas sikapnya tidak berpihak ke
borjuasi2x itu dan memilih membangun politik alternatif sebagai jawaban.
Bukannya kolaborasi.
Faqih Al Fattah: Sistem Komando Yess
Ted Sprague: biasanya debat fb kaga akan kemana2. mungkin
baik untuk perkenalan. artikel mengenai bahaya fasisme akan rampung segera.
Jeffri Siahaan: Kok plilhan Pilpresnya dianalisa sebagai
memilih personal ya... Tanpa melibatkan kelompok & kepentingan
dibelakangnya...
Ken Ndaru: Aku akan pastikan bahwa sejarah akan mencatat
bahwa KPA adalah salah satu kekuatan "kiri" (setidaknya menyebut
dirinya sendiri kiri) yang menyerukan untuk tidak berbuat apa2 ketika bahaya
fasisme mengancam. Tidak ada seruan front anti fasis, tidak ada seruan perang
jalanan melawanan kaum fasis secara langsung. Yang ada hanya kesibukan mencap
semua orang yang bertarung melawan kemungkinan kembalinya fasisme sebagai
"revisionis". Aku akan pastikan rekam jejak ini tak akan terlupakan.
Kunto Binawan: Kasus penyelundupan minyak belakangan ini
menunjukkan siapa yang diuntungkan dg subsidi bbm.
http://jakartagreater.com/penyelundupan-bbm-terbesar.../
Muhammad Luniara Siregar: Om ndaru ngomong2 apa buktinya kalo
Prabowo itu fasis? Kan dia belum pernah pegang jabatan publik
Ken Ndaru: nah... ketauan ya... gak baca isi perdebatannya
dari atas... baca lagi deh... plus tambahan, bahwa Prabowo adalah otak di balik
aksi2 tandingan oleh preman berkedok Islam di tahun 1998, lewat Fadli Zon
sebagai operatornya. http://linkis.com/www.minihub.org/siar/6BPyu. Ini memenuhi
syarat "gerakan massa yang digalang borjuis kecil, berakar pada lumpen
proletariat, dan dibiayai oleh elit borjuasi."
Oh, ya... satu lagi. Prabowo SUDAH berkali2 pegang jabatan
publik. Memangnya panglima kopi pake susu bukan jabatan publik?
Editor: Ramches Merdeka - KPA
