JAKARTA - Jaman sudah semakin liberal, dengan semakin kokohnya pondasi lewat kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program perbaikan ekonomi mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme.
Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah :
1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi
2) Memotong sampai menghapuskan subsidi.
3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN
4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”. Itulah yang pasti akan selalu dan harus di jalankan oleh rezim yang terpilih hasil pemilu 2014 nanti.
Bahkan celakanya lagi integrasi pasar regional di kawasan ASEAN dengan open akses market yang nanti dilembagakan lewat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan berlangsung efektif per 31 Desember 2015, Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Bahwa agenda pasar bebas ASEAN tersebut pada kenyataannya pelaksanaannya sudah dicicil oleh penguasa istana maupun partai-partai di DPR sejak kekuasaan Soeharto hingga SBY. justru diletakkan sebagai satu skema bertahap menuju globalisasi pasar dunia. Itulah disetujui sampai kapanpun secara ekonomi-politik oleh kekuasan rezim borjuis dari masa-ke masa.
Bahwa dalam kampanye partai-partai peserta pemilu 2014 tidak satupun menyatakan menolak program liberalisasi ekonomi di Indonesia, bahkan untuk agenda liberalisasi ekonomi Asean tidak ada posisi tegas partai-partai peserta pemilu 2014 untuk membatalkan kesepakatan pasar bebas ASEAN tersebut yang berarti semua partai tersebut bersepakat mengorbankan rakyat dan seluruh isi bumi Indonesia untuk menjadi santapan para pemilik modal.
Ditambah lagi hasil pemilu 2009, juga semakin memantapkan Rezim SBY dan partai-partai sekutunya maupun partai borjuis oposisi yang duduk yang juga sama-sama duduk di parlemen juga makin terampil menjarah isi perut bumi dan mengencarkan mesin-mesin penindasan dalam design ekonomi politik semacam nasional summit yang kemudian disempurnakan menjadi MP3EI (Masterplan percepatan perluasan dan pembangunan dan pembangunan ekonomi Indonesia). Akibatnya rakyat (tenaga produktif) adalah sebagai obyek yang harus siap menanggung derita.
Dari waktu ke waktu tindakan politik reaksioner dari rezim semakin kuat untuk meyakinkan bahwa Indonesia sangat kondusif dalam investasi maka, gayungpun bersambut partai-partai borjuis di Parlemen dengan menyiapkan seperangkat RUU yang dipastikan untuk menjaga stabilitas politik demi lancarnya investasi dan perkembangan kapital dari ganguan gerakan rakyat yakni RUU Kamnas dan RUU PKS (Sudah menjadi UU NO 7/2012 Tentang Penanggulangan Konflik Sosial). Bahkan pada 28 Januari 2013 SBY mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang Kamnas yang disambut oleh dua institusi penjaga keamanan modal yakni TNI/Polri dengan MoU tentang Kamnas.
Dalam konteks munculnya alat legal dalam bentuk UU PKS dan Inpres sampai MoU tentang Kamnas maka semakin terang bahwa konsolidasi ekonomi politik rezim pro modal anti demokrasi dan anti kedaulatan rakyat sehingga tidak akan pernah menjamin kesehjateraan mereka siap memberangus perkembangan tenaga produktif yang ada. Karena memang watak asli negara kapitalis beserta aparatusnya adalah anti pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan. Design MoU yang disepakati bersama ini juga menunjukkan bahwa rezim lebih menjamin kepastian arus modal yang sudah ada dan hendak masuk ketimbang menjamin kepastian aman dan terpenuhinya hak-hak kaum buruh, tani dan kaum miskin lainya. Ini adalah salah satu bentuk “ofensif reaksioner” yang mau tidak mau harus kita dan gerakan rakyat hadapi dan sekaligus antisipasi dengan politik kelas proletar.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi saat ini menjelang pemilu 2014, sudah terjadi praktek konsolidasi politik nasional dari golongan borjuis (pengusaha, elit politik dan partai borjuis oposisi di Senayan) yang semakin jelas dibawah arahanya dari kaum modal agar dalam menata struktur sosial politik Republik Indonesia menjadi semakin kapitalistik dengan unsur represi negara kepada rakyat yang dilegalkan.
Penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahwa 14 partai dan 1 parlai lokal hakikatnya adalah partai-partai borjuis antek neoliberal, sehingga pasti akan mengusung program neoliberal dibalut dengan populisme semu. Otomatis siapapun partai-partai yang bertarung di pemilu (Pileg dan Pilpres) ketika berkuasa 2014-2019 tidak akan pernah membawa Indonesia kearah masyarakat baru tanpa neoliberalisme sebagai dasar program ekonomi politik. Rakyat harus menyadari itu.
Oleh karena itu untuk kedepan langkah secara ekonomi-politik, setelah pemilu legislative dan pemilu presiden. Lewat organisasi-organisasi rakyat yang anti neoliberalisme dan atau anti militerisme. Sepatutnya untuk tetap mempropagandakan kepada rakyat bahwa neoliberalisme, militerisme adalah paket ekonomi politik untuk yang sudah pasti dianut oleh rezim hasil pemilu 2014 siapapun itu entah Jokowi, Prabowo, Gita Wiryawan dll. Sebab tuntutan kaum modal internasional saat ini kepada Indonesia adalah bukalah sebesar-besarnya pintu investasi, pasar, tanah air (termasuk isinnya) dan tenaga kerja.
Oleh karena itu, Persatuan Perjuangan Indonesia tetap pada pendirian politiknya:
1. Menolak dan sekaligus melawan agenda neoliberalisme.
2. Bersama rakyat membangun kekuatan alternative yang anti neoliberalisme
3. Menegaskan platform politik kerakyatan untuk Indonesia baru tanpa neoliberalisme.
Release ini diterbitkan setelah Persatuan Perjuangan Indonesia mengirimkannya di fanpage Komite Politik Alternatif yang ditandatangani Sekretaris Jenderalnya, Adhi Wibowo,
