 |
SUMBAWA - Front Keadilan Rakyat (FKR) mengajak rakyat luaskhususnya di Sumbawa menolak pelaksanaan pemilu tahun 2014 mendatang, lantaran dianggap sebagai sumber terjadinya tindakan korupsi oleh para oknum politisi. Bahkan pemilu dianggap sebagai ajang korupsi oleh oknum politisi kotor. Contohnya saja, menurut mereka, saat ini jauh sebelum terpilih pun mereka sudah melanggar peraturan KPU tentang mekanisme kampanye.
Pasal 32 tentang larangan kampanye dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara, ibadah dan pendidikan untuk. Tapi nyatanya banyak di tempat-tempat ibadah terpampang baliho para caleg. Ini membuktikan bahwa mereka (caleg, red) telah melanggar peraturan jauh sebelum terpilih menjadi penguasa.
Cempe Satriawan selaku koordinator aksi, mengajak rekan-rekannya melakukan aksi teatrikal di depan halaman kantor Bupati Sumbawa dalam bentuk praktik pemungutan suara di TPS. Uniknya, teatrikal ini disaksikan oleh warga Samapuin yang beberapa saat sebelumnya telah berunjuk rasa meminta pembangunan jembatan. FKR pun mendapat sambutan hangat dan dukungan dari warga lantaran ikut menyuarakan aspirasi.
Dalam teatrikalnya, FKR menggambarkan proses pemungutan suara hingga penetapan caleg atau politisi pemenang pemilu. Tapi setelah menjabat malah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diembannya.
Dalam pernyataan sikapnya, FKR menuntut pemerintah agar mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM. Menghentikan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Undang-undang pemiskinan terhadap para koruptor. Pemilu tidak penting, kesejahteraan rakyat yang lebih penting. (psnews)
