LEBIH dari 200 tahun sudah seruan untuk suatu persaudaraan internasional seluruh manusia oleh Revolusi Perancis yang akbar itu, serta 80 tahun sudah pendirian Komunisme Internasional, apa yang tetap menjadi mimpi besar solidaritas internasional kaum tertindas? Bukankah nasionalisme selalu menjadi kekuatan penggerak utama politik dunia? Dan bagaimana kaum sosialis seharusnya mengaitkan diri?
Peran kontradiktif nasionalisme adalah salah satu paradoks terbesar di dalam sejarah abad 21. Dalam melayani negara dan kekuatan reaksioner, ideologi nasionalisme mendorong dan melegitimasi beberapa dari kejahatan terburuk di abad ini: dua perang dunia, genosida bangsa Armenia, Yahudi, dan Gipsi, perang kolonialis, bangkitnya fasisme dan diktator militer, represi brutal pergerakan progresif atau revolusioner dari Cina di tahun 1920-an hingga Indonesia di tahun 1960-an dan Argentina 1970-an.
Selain itu, atas nama pembebasan nasional, rakyat yang dijajah mendapatkan kemerdekaannya, dan beberapa dari pergerakan sosialis revolusioner yang paling radikal dan penting juga dapat memenangkan dukungan massa dan menang: di Yugoslavia, Cina, Indocina, Cuba, dan Nikaragua.
Paradoks lain yang membingungkan: meskipun nasionalisme telah menjadi faktor dominan dan membentuk politik di abad 20, revolusi terhebat pada masa kita, yakni Oktober 1917, tak berhutang apapun terhadap nasionalisme dan secara terang-terangan diarahkan melawan ‘pertahanan nasional atas Tanah Air (fatherland)” dalam perang melawan imperium Jerman. Terlebih lagi, tak pernah ada dalam sejarah gerakan buruh dan sosialis suatu organisasi massa dunia yang benar-benar berkomitmen pada internasionalisme, seperti yang ada di abad 20: Internasionale Ketiga (setidaknya selama tahun-tahun pertama pendiriannya).
Bagaimana paradoks ini seharusnya kita pahami? Dapatkah Marxisme memberikan perangkat teoritik bagi pemahaman semacam itu? Apakah kaum buruh dan kaum tertindas benar-benar tidak punya tanah air, seperti pemikiran Marx di tahun 1848? Seberapa jauh Ibu Pertiwi (Mother Earth) menjadi wawasan yang kongkrit bagi pembebasan sosial? Dan apakah perspektif bagi nasionalisme dan internasionalisme di abad dua puluh satu?
Setiap upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus memulainya dengan pendekatan dialektik terhadap masalah ini: persoalan nasional adalah hal yang kontradiktif, dan kontradiksinya bukanlah ekspresi dari ciri-ciri abadi sifat manusia, melainkan kondisi historis yang kongkrit.
Penting untuk membedakan secara hati-hati antara rasa identitas nasional, ikatan terhadap suatu kebudayaan nasional, kesadaran menjadi bagian dari komunitas nasional beserta masa lalu historisnya sendiri, dengan nasionalisme. Nasionalisme sebagai suatu ideologi terdiri dari semua elemen ini namun, juga, oleh elemen lain, yang bahan paling menentukannya adalah: posisi bahwa bangsa sebagai yangutama, fundamental, dan nilai sosial politik paling penting, dimana padanya yang lain—dalam satu dan lain cara—disubordinasikan. Hans Kohn, sejarawan terkenal nasionalisme modern, mendefiniskannya sebagai “sikap pandangan (state of mind), dimana kesetiaan utama individu dirasakan wajib kepada negara-bangsa’.[1] Ini merupakan definisi yang lumayan mencukupi—jika seseorang memasukkan ke dalamnya perjuangan untuk pendirian negara-bangsa—bahkan jika seseorang harus mengakui bahwa terdapat, setidaknya, beberapa pergerakan nasionalis (moderat) yang bertujuan hanya untuk otonomi teritorial dan kultural.
Tidak mudah mencari tahu kapan dan bagaimana sesungguhnya nasionalisme lahir. Beberapa penulis melihatnya sebagai kontemporer dengan kemunculan negara-bangsa modern di abad kelimabelas dan enambelas (Machiavelli!). Yang lain, seperti Kohn, mengaitkannya pada revolusi besar borjuis pertama: di Inggris di abad ketujuhbelas dan Perancis di tahun 1789 untuk pertama kalinya negara ‘tak lagi menjadi negara raja: ia menjadi negara rakyat, negara nasional, suatu Tanah Air’.[2] Terakhir Tom Nairn mencoba membuktikan bahwa nasionalisme muncul di abad kesembilanbelas (sebagai hasil dari perkembangan tak merata kapitalisme) di negeri pinggiran (peripheral) (Jerman, Itali dan Jepang) dan hanya kemudian mencapai “areal inti” (Inggris dan Perancis);[3] namun kronologi aneh ini terlalu sembarangan, dan tampaknya mengabaikan fakta-fakta sejarah yang begitu terkenal, seperti dimensi patriotik Revolusi Perancis dan perang Napoleonik. Dalam banyak hal tidak diragukan bahwa selama berabad-abad tujuan politis bukanlah bangsa atau negara-bangsa, melainkan bentuk-bentuk lain organisasi politik dan sosial: klan, negara-kota, tuan feodal, gereja, dinasti kerajaan, dan kerajaan multi-nasional. Meskipun beberapa contoh dapat ditemukan pada kejadian sebelumnya (Hebrew kuno atau Yunani kuno), itu semua merupakan tipe dan substansi yang agak berbeda dari nasionalisme modern.
Sosialisme Marxis secara fundamental menentang nasionalisme. Pertama-tama karena ia menolak memandang bangsa sebagai suatu blok yang seragam/sama: semua bangsa terpecah ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, dan konsepsi identitas nasional yang berbeda. Namun di atas segalanya, Marxisme menolak ideologi nasionalis dan skala nilai-nilainya, karena kesetiaan utamanya bukanlah pada bangsa manapun, namun pada subjek historis internasional (proletariat) dan pada suatu tujuan historis internasional: transformasi sosialis dunia. Inilah karakter internasional baik atas dasar alasan etis maupun material.
Motivasi etis adalah penting: bagi padangan-dunia Marxis, yang materialis dan ateistik, satu-satunya nilai yang dapat dianggap “suci”—absolut—adalah kemanusiaan itu sendiri (dimana yang ditindas dan dieksploitasi merupakan kekuatan pembebas). Dalam pengertian ini, moto “Buruh sedunia, bersatulah!” bukan sekadar proposal praktis untuk aksi, melainkan juga respon etis sosialis terhadap “cinta suci pada negeri” dari ideologi nasionalis. Sosialisme oleh karena itu adalah suatu pergerakan internasionalis berdasarkan atas universalitas dan kemanusiaan nilai-nilai serta tujuannya. Tanpa daya tarik etis ini mustahil dimengerti totalitas komitmen dan pengorbanan dari banyak generasi aktivis pergerakan buruh di banyak negeri kepada sosialisme internasional (atau komunisme). Seperti Bolshevik Tua Adolf Yoffe tuliskan di surat terakhirnya pada Trotsky di tahun 1927 (sebelum melakukan bunuh diri): ‘Kehidupan manusia tak ada artinya kecuali ia ada untuk melayani kepentingan tak terbatas (infinitas), yang bagi kita adalah kemanusiaan’.
Namun, jika internasionalisme hanyalah prinsip moral, suatu pengkategorian yang imperatif/penting, maka akan begitu mudah mengabaikannya (sekadar) sebagai suatu utopia indah. Jika tidak demikian, maka karena internasionalisme proletariat mendapatkan kekuatan politiknya dari kondisi-kondisi yang objektif, kongkrit, dan material, yang telah dianalisa oleh Marx dalam Manifesto: unifikasi ekonomi dunia oleh sistem kapitalisme.
Seperti setiap totalitas dialektis, kapitalisme dunia bukanlah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya, yakni ekonomi-ekonomi nasional; maupun perjuangan kelas internasional adalah jumlah keseluruhan dari perjuangan nasional. Keduanya membentuk suatu kesatuan organik, dengan bentuk geraknya sendiri, yang berbeda dari keistimewaan elemen-elemen komponennya. Georg Lukacs menegaskan dalam Sejarah dan Kesadaran Kelas bahwa kategori totalitas adalah, pada level metodologi, pembawa/carrier prinsip revolusioner. Dari sudut pandang totalitas, tak ada situasi nasional dan lokal dapat diserap ke dalam teori, atau ditransformasi melalui praktek, jika seseorang mengabaikan kaitannya dengan keseluruhan: dengan ekonomi, pergerakan sosial dan politik dunia.
Pada dasarnya, jauh dari menjadi anakronistik, analisis Marx dalam Manifesto sangat lebih berkecukupan di masa kita dibandingkan di tahun 1848. Imperialisme telah membebankan kepada sistem kapitalis dunia suatu derajat integrasi yang jauh lebih tinggi, kontrol pasar oleh monopoli multinasional dengan jauh lebih besar, pendeknya, unifikasi planet oleh moda produksi kapitalisme saat ini telah mencapai level yang secara kualitatif lebih tinggi dibandingkan tahun 1848. Dan kesatuan ekonomi ini juga memiliki suatu ekspresi politik dan militer di Atlantisisme dunia Barat, intervensionisme AS, dll. Ini berarti bahwa internasionalisme memiliki akarnya dalam struktur ekonomi dunia dan politik dunia. Internasionalisme sosialis adalah juga kesadaran dari realita objektif ini.
Apakah faktor menentukan dalam perjuangan kelas: kondisi-kondisi internasional atau nasional? Haruskah seseorang lebih memilih pentingnya proses dunia atau, seperti yang pernah ditulis Mao, faktor-faktor internal dan sebab-sebab nasional (endogeneous)? Dalam persoalan yang problematis ini, pertanyaan itu sendiri menyesatkan. Pertanyaan itu mengandaikan suatu pemisahan yang statis, abstrak, dan metafisik antara nasional dan internasional, ‘internal’ dan ‘eksternal’, ‘di dalam’ dan ‘di luar’. Sudut pandang dialektika benar-benar didasarkan pada pemahaman atas kesatuan kontradiktifantara ekonomi nasional dan pasar dunia, perjuangan kelas nasional dan internasional—kesatuan yang sudah dapat dilihat pada fakta bahwa kekhususan nasional (ekonomi dan sosial) adalah produk dari perkembangan tak merata dari kapitalisme internasional.
Apa yang salah dalam Manifesto, dan tulisan Marx lainnya, adalah pendapat bahwa kapitalisme industri modern pada dasarnya merupakan suatu kekuatan yang menghomogenisasi, melahirkan kondisi-kondisi hidup dan perjuangan yang identik di tengah-tengah kaum tertindas di seluruh dunia. Pernyataannya di tahun 1845 bahwa ‘kebangsaan kaum buruh bukanlah Perancis, ataupun Inggris dan Jerman, melainkan kerja, perbudakan bebas, menjajakan-diri sendiri’[4] sebagian besar memiliki kebenaran; namun ia mengabaikan tak hanya kespesifikan budaya dari masing-masing bangsa (yang sama sekali tidak dihancurkan oleh kapitalisme) namun juga perbedaan sosio-ekonomi antara proletariat di berbagai bangsa, yang merupakan hasil dari perkembangan tak merata dan berkombinasi sistem kapitalis dunia. Selanjutnya seseorang tidak dapat mengabaikan pentingnya kekhususan nasional dalam ‘pembentukan kelas pekerja’ di masing-masing negeri dan untuk pembangunan tradisi perlawanan dan perjuangan anti-kapitalisnya sendiri.
Dengan kata lain, meskipun kapitalisme melahirkan proletariat modern, baik di kota-kota metropolitan maupun di negeri-negeri yang didominasi, yang berjuang melawan musuh yang sama, dan memiliki tujuan historis objektif yang sama, namun sama sekali bukan berarti bahwa kondisi material dan sosial kehidupannya (belum lagi kebudayaan nasionalnya) adalah identik. Seperti Leon Trotsky menulis: ‘Jika kita ambil Inggris dan India sebagai jenis tipe kapitalis yang terpolarisasi, maka kita wajib mengatakan bahwa internasionalisme proletariat India dan Inggris sama sekali tidak bertumpu pada suatukesamaan kondisi, tugas, dan metode, namun pada kesalingbergantungan mereka yang tak terpisahkan.’[5] Kapitalisme dunia melahirkan ketimpangan yang luar biasa dan perbedaan brutal dalam kondisi kehidupan antara pusat dan pinggiran sistem tersebut: hanya hubungan timbal balik perjuangan yang saling melengkapi di berbagai negeri dapat menghimpun solidaritas internasionalis. Oleh karena itu pergerakan anti perang di Perancis di tahun 1950-an dan di AS di tahun 1960-an dan 1970-an memberi kontribusi sangat kuat kepada perjuangan rakyat Aljazair dan Indocina—demikian sebaliknya: perjuangan kolonial ini membantu untuk membakar kontestasi radikal di pusat-pusat metropolitan.
Singkatnya, internasionalisme bukanlah suatu ekspresi kesamaan kondisi kehidupan kaum tertindas dan tereksploitasi di seluruh negeri, namun hubungan dialektik saling melengkapi diantara sedikitnya tiga jenis perjuangan yang berbeda: pergerakan buruh sosialis di masyarakat kapitalis maju; pergerakan pembebasan nasional dan sosial di negeri-negeri kapitalis yang bergantung (atau kolonial); dan pergerakan untuk demokrasi dan melawan ‘reformasi’ pasar di negeri-negeri bekas Blok Timur.
Nasionalisme yang Berakar Banyak
Kaum Marxis seringkali meremehkan pentingnya persoalan nasional, (padahal) kepentingannya menentukan terhadap pembebasan nasional rakyat yang didominasi. Ini merupakan bagian dari pola umum kebutaan, pengabaian, atau paling tidak perhatian yang tidak cukup terhadap bentuk-bentuk penindasan non-kelas: nasional, rasial, atau seksual. Bukan karena Marxisme semacam itu tidak sanggup memperhitungkan dimensi ini, namun pendekatan ekonomistik yang mendominasi banyak pemikir Marxis (dan juga beberapa tulisan Marx sendiri) mengarah pada kecenderungan pengabaiannya.
Kaum Marxis juga sangat sering meremehkan kekuatan nasionalisme. Suatu kombinasi janggal ekonomisme dan ilusi atas kemajuan yang linear (warisan dari (abad) Pencerahan) menggiring pada kepercayaan yang salah bahwa nasionalisme akan menurun secara tak terhindarkan dan cepat. Internasionalisme Kedua, khususnya, percaya bahwa nasionalisme adalah milik masa lalu, dan Karl Kautksy bermimpi bahwa masa depan sosialis tanpa bangsa-bangsa dan dengan satu bahasa tunggal: ‘Dengan cara yang menyakitkan, bangsa-bangsa akan berfusi satu sama lain, lebih kurang dalam wujud yang sama dengan penduduk Romansh di daerah Grisons di Swiss, yang, tanpa sadar dan tanpa perlawanan, perlahan-lahan menjermankan dirinya setelah mereka mengetahui bahwa lebih bermanfaat berbicara bahasa yang semua orang mengerti di wilayah yang lebih luas daripada suatu bahasa yang hanya dibicarakan di sedikit lembah-lembah.’[6] Tampak jelas, dilengkapi dengan gagasan itu, kaum Marxis tak begitu siap mengkonfrontasi kebangkitan nasionalisme yang fantastik setelah 14 Agustus, yang menarik pergerakan buruh dan membawanya ke “Persatuan Suci Mempertahankan Tanah Air”—dan saling bantai antar kaum buruh di seluruh negeri. Kautksy sendiri berada di barisan ‘pertahanan nasional’ imperium Jerman, dengan berargumen bahwa Internasional Sosialis merupakan satu alat yang hanya cocok di masa damai, dan harus dikesampingkan pelan-pelan selama masa perang.
Syarat pertama untuk konfrontasi efektif terhadap nasionalisme, oleh karena itu adalah, menghentikan ilusi menyangkut kemajuan linear, yakni, harapan yang naïf menyangkut evolusi damai dan “pelenyapan” gradual nasionalisme dan perang nasional, terima kasih kepada modernisasi dan demokratisasi masyarakat industri, internasionalisasi tenaga produktif, dlsb.
Bagaimana seseorang dapat menjelaskan kekuatan luar biasa nasionalisme di serangkaian sejarah abad keduapuluh? Jawaban pertama boleh jadi argumentasi klasik Marxis: nasionalisme merupakan suatu ideologi borjuis dan kekuatannya atas massa rakyat adalah salah satu bentuk utama yang diambil dari dominasi iodeologis borjuis dalam masyarakat kapitalis. Analisa ini tidaklah salah, tapi tidak cukup untuk menjelaskan kekuatan daya tarik nasionalisme, kadang terhadap bagian signifikan gerakan buruh. Sebab-sebab lain harus dijadikan pertimbangan.
Pertama, kondisi ekonomi dan material yang kongkrit: kompetisi pekerja antar bangsa berbeda (atau antar negara), adalah akibat yang inheren dari kapitalisme. Ini merupakan persoalan kepentingan jangka pendek—contohnya mencegah masuknya komoditas asing yang dapat menimbulkan pengangguran—namun pengaruh nyatanya dapat membutakan kaum buruh yang bersaing dari kepentingan historis yang sama dalam menghapuskan eksploitasi. Hal ini, juga terjadi di dalam satu bangsa, ketika pekerja menganggur dengan sukarela menggantikan pekerja yang mogok. Marx sendiri menyadarinya dalam Manifesto bahwa kompetisi antar kaum buruh secara konstan mengancam memecah dan menghancurkan organisasinya bersama.
Kedua, tendensi-tendensi irasional, serupa dengan nasionalisme chauvinis, fanatisisme relijius, rasisme dan fasisme: suatu fenomena fisik yang kompleks, yang masih harus dipelajari, Erich Fromm tentang ‘melarikan diri dari kebebasan—escape from freedom’ dan Theodor Adorno tentang kepribadian otoriter, merupakan diantara kontribusi pertama yang penting menyangkut suatu penjelasan. Nasionalisme, sesuai asalnya, merupakan ideologi irasional: ia tak bisa melegitimasi keistimewaan satu bangsa atas yang lainnya dengan kriteria rasional apapun—karena rasionalitas substantif (yang, tak murni instrumental) selalu berkecenderungan universal. Oleh karena itu ia menarik bagi mitos-mitos non rasional seperti misi suci yang melekat pada bangsa, superioritas abadi dan bawaan rakyat, hak menduduki Labenstraum (wilayah tambahan—pent) geografis yang lebih luas, dsb. Namun, ia juga menggunakan bentuk-bentuk legitimasi pseudo-rasional dan pseudo-ilmiah, seperti geopolitik atau antropologi rasial. Seringkali itu tidak terkait dengan kesatuan historis dan kultural yang dalam, menjadi hanya ideologi resmi negara-negara yang kurang lebih artifisial, yang batas-batasnya merupakan produk kebetulan dari kolonialisasi dan/atau dekolonisasi (contohnya di Afrika dan Amerika Latin).
Namun terdapat alasan lain dari kebangkitan nasionalisme, yang harus dimengerti secara serius oleh kaum Marxis dan kaum sosialis: perjuangan pembebasan bangsa-bangsa tertindas dan terjajah. Meskipun Marxisme sedemikian bertentangan dengan ideologi nasionalis, harus sangat jelas dibedakan antara nasionalisme penindas, dan nasionalisme yang ditindas. Marxisme harus mendukung semua perjuangan untuk pembebasan nasional atau untuk hak bangsa-bangsa tertindas menentukan nasibnya sendiri, bahkan jika ideologinya (atau ideologi para pimpinannya) nasionalis. Tentu saja, internasionalis Marxis yang ambil bagian dalam pergerakan untuk pembebasan nasional harus mempertahankan independensinya, dan mencoba untuk meyakinkan massa rakyat tertindas yang dieksploitasi akan kebutuhan untuk membangun perjuangan (dengan cara yang tak terinterupsi) melampaui tujuan-tujuan nasional, menuju transformasi revolusioner sosialis. Namun mereka tidak dapat mengabaikan atau meremehkan signifikansi tuntutan kerakyatan untuk penentuan nasib nasional sendiri.
Alasannya, bukan saja karena kaum sosialis melawan semua bentuk penindasan (nasional, rasial, seksual atau kelas) namun juga karena terdapat suatu hubungan dialektis antara hak-hak nasional dan internasionalisme. Internasionalisme sosialis tidak dapat berkembang tanpa pengakuan pergerakan sosialis terhadap hak yang sama atas semua bangsa. Dengan cara yang sama, persatuan dan solidaritas kaum buruh di satu dan bangsa yang sama tak akan bisa terjadi kecuali atas landasan kesetaraan—tanpa ada pembedaan atau keistimewaan berdasarkan pekerjaan, agama, ras, seks, atau cabang produksi—,persatuan internasionalis kaum tertindas hanya dapat dibangun atas dasar pengakuan terhadap hak-hak nasional, dan pada khususnya, hak penentuan nasib sendiri bagi seluruh rakyat.
Ketika Lenin bersikeras bahwa Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia harus mengakui hak Polandia menentukan nasib sendiri—hak rakyat Polandia memutuskan untuk dirinya sendiri jika mereka hendak mendirikan suatu negara terpisah atau tidak—ia melakukannya tak hanya karena perjuangan bangsa Polandia melawan Tsarisme secara historis progresif (argumen yang digunakan Marx dan Engels) namun, yang lebih penting, karena hal itu merupakan suatu pra kondisi bagi pendirian suatu aliansi internasionalis antara kaum buruh Rusia dan Polandia. Pengakuan hak-hak nasional merupakan suatu syarat penting bagi solidaritas internasional, sejauh ia menghalalkan penghancuran kecurigaan, kebencian, dan ketakutan, yang menempatkan bangsa-bangsa menjadi lawan satu sama lain dan menyuburkan chauvinisme. Seperti tulis Lenin, tanpa ada hak untuk bercerai—memiliki negara yang terpisah—tak aka nada perkawinan yang benar-benar bebas—persatuan atau federasi antar bangsa. Sayangnya, kebijakan pemerintah Bolshevik (termasuk Lenin) setelah Oktober 1917 tak selamanya berhubungan dengan prinsip ini: contohnya, invasi ke Polandia di tahun 1920 dan pendudukan Georgia di tahun 1921.
Dengan membedakan kapital dari nasionalisme penindas dengan yang ditindas, kaum internasionalis sosialis tak perlu mendukung yang pertama. Namun mereka memahami karakter kontradiktifnya: dimensi pembebasannya sebagai pemberontakan melawan penindasan tak adil, dan batasannya sebagai ideologi yang bersifat khusus. Oleh karena itu, logis lah bahwa semua pergerakan sosial sejati di dalam suatu bangsa yang tertindas, harus meletakkan pembebasan nasional pada pusat perjuangan mereka, sambil mengaitkannya pada pembebasan sosial dari eksploitasi kapitalis—Nicaragua adalah contoh utama—sementara di metropolis imperialis, penolakan terhadap nasionalisme lah yang menjadi jantung dari semua konfrontasi radikal dengan tatanan yang ada, dari pergerakan anti perang di AS hingga Perancis Mei 1968 (yang slogan utamanya adalah ‘Perbatasan, persetan dengannya!’—Frontiers, the hell with them!).
Hal ini maksudnya, haruslah ditekankan bahwa pembedaan antara dua jenis nasionalisme adalahrelatif bukan absolut. Pertama, karena, yang kemarin tertindas dapat dengan mudah menjadi penindas hari ini: tak kurang bukti sejarah menunjukkannya di masa kita. Kedua, karena ideologi (atau gerakan) nasionalis bangsa-bangsa tertindas seringkali bermata dua: membebaskan dari penindasnya, namun menindas terhadap minoritas nasionalnya sendiri. Dan ketiga, seseorang dapat menemukan pada kedua bentuk nasionalisme elemen-elemen chauvisisme, penolakan global terhadap ‘yang lain’ dan (kadang-kadang) rasisme.
Lenin mungkin adalah pemikir Marxis‘klasik’yang paling baik dalam memahami dialektika antara internasionalisme dan hak-hak nasional. Namun, dalam bagian-bagian tulisannya ia menampilkan hak-hak demokratik bangsa-bangsa sebagai suatu bagian yang harus disubordinasikan kepadakeseluruhan, yakni pada gerakan demokratik dan sosialis dunia. Formulasi ini, menurut saya, tampak berbahaya dan agak mekanistik. Jika revolusi sosialis adalah pembebasan diri proletariat—beraliansi dengan seluruh kelompok sosial tertindas dan tereksploitasi—ia terkait sangat mesra dengan penentuan nasib sendiri atas bangsa secara demokratik. Seseorang yang ‘sosialisme’nya dimasukkan dari luar, melawan kehendaknya, hanya akan mengerti karikatur dari sosialisme, tak terhindarkan lagi akan menjadi degenerasi birokratik. (Banyak negeri-negeri Eropa Timur menerangkan garis ini!) Menurut pendapatku, akan lebih layak—dan terhubung dengan lebih baik pada semangat dari banyak karya-karya Lenin mengenai persoalan nasional—mencapai revolusi sosialis dan persaudaraan internasional proletariat sebagaimana tujuan kaum Marxis dan penentuan nasib sendiri nasional sebagai cara yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Tujuan dan cara terkait secara dialektik sedemikian rupa sehingga subordinasi dimensi nasional pada internasionalisme menyingkirkan kemungkinan “mengorbankan” yang pertama untuk yang kedua.
Melampau Bangsa-bangsa?
Jika internasionalisme sosialis berseberangan dengan ideologi nasionalis, maka sama sekali tidak berarti bahwa ia menolak tradisi budaya dan sejarah bangsa. Dengan cara yang sama seperti pergerakan internasionalis di setiap negeri harus berbicara bahasa nasional, mereka juga harus bicara bahasa kebudayaan dan sejarah nasional; khususnya, tentu saja, ketika kebudayaan ini ditindas. Seperti diakui oleh Lenin, tiap kebudayaan dan tiap sejarah nasional mengandung elemen-elemen demokratik, progresif, revolusioner yang harus disertakan oleh kebudayaan sosialis pergerakan buruh, dan elemen-elemen (kebudayaan) yang reaksioner, chauvinis, dan kolot harus tanpa kompromi dilawan. Tugas internasionalis menggabungkan warisan sejarah dan kebudayaan dari pergerakan sosialis dunia dengan budaya dan tradisi rakyatnya, dalam dimensi radikal dan subversifnya—seringkali dirusak bentuknya oleh ideologi borjuis atau disembunyikan dan dikubur oleh kebudayaan resmi kelas penguasa. Demikian pula, sehingga kaum Marxis harus perhatikan, dalam perjuangan revolusioner mereka, kepentingan utama dari kekhususan nasional atas formasi sosial mereka, maka dalam perjuangan ideologinya tidak dapat mengabaikan keganjilan (keistimewaan) nasional kebudayaan dan sejarah mereka sendiri. Inilah yang dilakukan FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional) di Nikaragua, mengaitkan Marxisme dengan warisan Sandino, tradisi radikal yang hidup dalam memori kolektif rakyat Nikaragua. Proses serupa terjadi di Kuba dengan tradisi demokratik dan anti imperialis yang diwakili oleh Jose Marti, dan Amerika Selatan dengan pemberontak Indian di masa lalu yang diwujudkan dalam diri Tupac-Amaru.
Jika Sosialisme, dalam pengertian Marxian—suatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara—dapat terjadi hanya dalam skala dunia, maka apa yang akan menjadi tempat bagi bangsa-bangsa di “Bumi Pertiwi Sosialis” di masa yang akan datang? Pertanyaan ini tidak murni utopis dan tak relevan, karena karakter internasionalis dari tujuan akhir sosialis revolusioner harus menginspirasi, pada tingkat tertentu, setidaknya, menunjukkan bentuk/wujud perjuangan. Bagi materialisme historis, negara-bangsa bukanlah kategori abadi: ia bukan hasil dari ‘kealamiahan manusia’ maupun hukum biologis alam (suatu tesis yang diajukan oleh beberapa ahli ‘sosio-biologi’ ultranasionalis yang seolah-olah menarik kesimpulan bangsa dari ‘prinsip teritorial’ spesies binatang tertentu). Ia tidak selamanya ada di masa lalu, dan tak ada yang memaksa kita untuk percaya bahwa ia akan selalu ada di masa depan. Pendeknya, ia merupakan produk sejarah dan secara historis pula dapat digantikan.
Kebutuhan terhadap beberapa bentuk organisasi terstruktur (atau ‘institusional’) merupakan suatu kebutuhan universal seluruh masyarakat manusia beradab. Organisasi ini dapat saja juga mengambil bentuk-bentuk nasional sebagai infranasional (klan, kesukuan) atau yang supranasional (peradaban relijius). Eropa abad pertengahan merupakan suatu contoh karakteristik organisasi sosial politik yang mengombinasikan struktur-struktur lokal yang ‘pra nasional’ (fiefs[7], principalities[8], dll) dan struktur universalitas yang merupakan ‘trans-nasional’(Kerajaan Suci Roma, Gereja). Negara-Bangsa modern lahir di abad empatbelas dan limabelas—bersama kebangkitan kapitalisme dan formasi pasar nasional—tepatnya melalui penghancuran/dekomposisi dari struktur-struktur non nasional ini.
Oleh karena itu tidak terdapat alasan apriori untuk menolak kemungkinan suatu organisasi supranasional masyarakat manusia, suatu Republik Sosialis Dunia, di masa depan, yang menyatukan secara ekonomi dan politik spesies manusia, yang akan mengurangi bangsa secara esensial pada dimensi kebudayaannya. Kebudayaan universal yang akan muncul dalam kerangka semacam itu akan secara damai berkoeksistensi dengan kebudayaan nasional yang beranekaragam.
Isu ini telah menjadi cukup kontroversial bagi Marxisme abad keduapuluh. Seseorang akan mendapati pada dasarnya dua kecenderungan: 1. Mereka yang setuju (atau yang menganggap tak terhindarkan) asimilasi semua bangsa, di masa yang akan datang, ke dalam kebudayaan bersama sosialis yang universal: Kautsky, Lenin, Stalin, Pannekoek, Strasser. Teori Kautsky terhadap satu bahasa internasional merupakan ekspresi logis dari posisi ini. 2. Mereka yang percaya dengan perkembangan bebas semua kebudayaan nasional dalam suatu komunitas universal yang terintegrasi: Bauer, Trotsky, dan Luxemburg. Contohnya, Trotsky menulis dalam esai di tahun 1915: “Bangsa adalah aktor yang permanen dan aktif kebudayaan manusia. Dan dalam suatu rejim sosialis, bagsa yang terbebas dari rantai ketergantungan ekonomi dan politik, akan diajak untuk memainkan peran fundamental dalam perkembangan sejarah.’[9] Posisi ketiga, ‘netralitas nasional’, secara implisit digambarkan oleh Vladimir Medem, pemimpin Jewish Bund; mustahil untuk meramalkan apakah perkembangan hitoris masa yang akan datang akan, atau tidak akan, membawa pada asimilasi bangsa Yahudi. Di kasus manapun, kaum Marxis tak boleh mencegah, maupun menstimulus, proses asimilasi ini, tetapi tetap netral.[10] Jika seseorang menjeneralisasi posisi ini terhadap semua kebudayaan nasional (yang tidak dilakukan Medem) maka ia akan memiliki suatu konsepsi baru dan asli menyangkut masalah tersebut.[11]
Dalam hal apapun, yang paling penting, dari sudut pandang sosialis, revolusioner, dan demokratikadalah, tak ada politik internasionalis yang boleh didasarkan pada penolakan, represi, pengabaian, atau pembatasan hak nasional penentuan nasib sendiri dan pengembangan diri.*
* Lowy, Micahel “Fatherland or Mother Earth? Essay on National Question”, Bab 5 (London, Pluto Press & IIRE, 1998). Michael Löwy adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Brazil, saat ini anggota New Anti-capitalist Party di Perancis dan Fourth International. Salah satu intelektual di IIRE Amsterdam dan bekas direktur peneliti di French National Council for Scientific Research (CNRS), ia telah menulis banyak buku termasuk The Marxism of Che Guevara, Marxism and Liberation Theology, The War of Gods: Religion and Politics in Latin America.
Diterjemahkan oleh Zely Ariane
[1] Hans Kohn, Nationalism (Princeton: Von Nostrand, 1955), hal.9.
[2] Ibid., hal.15.
[3] Tom Nairn, ‘The Modern Janus’, New Left Review, no. 94 (November-Desember 1975), hal.15.
[4] Karl Marx, ‘Draf pada artikel buku Friedrich List Das Nationale System der politischen Oekonomie’(1845), dalam Marx dan Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975–) vol.4, hal.280. Lihat juga Bagian 1 [hal 7].
[5] Leon Trotsky, ‘Introduction to the German Edition’(1930), The Permanent Revolution and Results and Prospects (New York: Pathfinder Press, 1969), hal. 150.
[6] Karl Kautsky, ‘Die modern Nationalitat’, Die Neue Zeit vol.V (1887), hal. 451.
[7] Merupakan suatu daerah yang dimiliki, diperintah, dan dilindungi oleh seorang Bangsawanhttp://www.answers.com/topic/what-were-fiefs#ixzz1ZuMLiGvp
[8] Suatu wilayah yang diperintah oleh pangeran atau putri atau oleh orang yang mendapatkan gelar tersebut: http://www.answers.com/topic/principality#ixzz1ZuNIXsiy
[9] Trotsky, ‘Nation et Economie’ (1915), in Pluriel-Debat no. 4 (April 1975), hal. 48. Analisis ini dipinjam dari paper luar biasa Enzo Traverso ‘Socialismo e nazione: rasssegna di una controversia marxista’, Il Ponte vol. 40, no. 1 (1984), hal. 60.
[10] Vladimir Medem, The National Question and Social Democracy (Vilna, 1906), dikutip dalam Arieh Yaari, Le defi national : Les theories marxistes sur la question nationale a l’epreuve de I’histoire(Paris: Anthropos, 1978), hal. 186-7.
[11] Traverso, ‘Socialismo e nazione’, hal. 61.
